 |
| Gambar Yang Beredar Luas di media daring yang diketahui Dari Akun Resmi La Ode Syahrial |
divisi88News.com, Baubau - Dalam beberapa hari terakhir, warga Kota Baubau dibuat gempar oleh kemunculan sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai “Negara Buton.” Dipimpin oleh sosok kontroversial La Ode Syahrial yang mengaku sebagai “Presiden PBB,” kelompok ini telah menyulut kegaduhan di tengah masyarakat dengan klaim absurd dan tindakan sepihak.
La Ode Syahrial, yang kini viral di media sosial, secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin dunia. Tak hanya itu, ia bahkan menganugerahi para pengikutnya pangkat tinggi mulai dari jenderal hingga pejabat kenegaraan fiktif lainnya. Dalam berbagai foto yang beredar, tampak para pengikut mengenakan seragam lengkap layaknya aparat resmi, lengkap dengan simbol militer, namun tanpa dasar hukum yang sah.
 |
| Para Pengikut La Ode Syahrial Yang sedang Memasang Spanduk Kantor Ketua Badan Kehormatan |
Yang lebih mengejutkan, kelompok ini nekat menyerobot dan ingin mengambil alih bangunan bekas rumah jabatan (rujab) Bupati Buton, sebuah aset milik Pemerintah Kota Baubau untuk dijadikan “wilayah kekuasaan” dari Negara Buton yang mereka gembar gemborkan. Aksi ini jelas menyalahi aturan dan memancing keresahan di kalangan warga.
Kekhawatiran Masyarakat dan Ancaman Disintegrasi
Tindakan kelompok ini tidak hanya mencederai akal sehat, tapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas sosial dan keamanan. Mengulang pola yang mirip dengan fenomena Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat, gerakan seperti ini berisiko menanamkan kebingungan ideologi, memanfaatkan masyarakat rentan, bahkan berpotensi melanggar hukum negara.
Warga berharap aparat pemerintah dan penegak hukum tidak tinggal diam. Kejelasan status hukum terhadap kelompok ini harus segera dipastikan agar tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.
Peran Pemerintah: Harus Tegas dan Cepat Bertindak
Sudah waktunya Pemerintah Kota Baubau bersama aparat penegak hukum bertindak tegas, bukan hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan psikologis. Fenomena seperti ini sering muncul akibat minimnya pemahaman publik terhadap sistem kenegaraan dan mudahnya hoaks serta ideologi absurd menyebar di tengah masyarakat.
Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau dan stakeholder, yang pertama Penertiban bangunan milik pemerintah yang diserobot oleh Pihak Syahrial.
Yang Kedua Pemeriksaan kesehatan mental terhadap tokoh utama dan pengikut, yang ketiga Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya gerakan pseudo-negara yakni gerakan yang menyerupai Negara. Dan bila perlu, langkah hukum pidana terhadap unsur penyebar kebohongan publik atau penyesatan massa.
Penulis menyampaikan bahwa Kehadiran “Negara Buton” bukan hanya kelakar sesaat. Ini adalah alarm bagi semua pihak, bahwa krisis kepercayaan dan kebingungan identitas bisa muncul di mana saja, bahkan di tengah kota seperti Baubau. Pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan agar keutuhan dan akal sehat tetap menjadi fondasi bangsa—bukan digantikan oleh delusi dan seragam jenderal abal-abal.
Oleh, Harianto (Selasa, 24/06/2025).
