Divisi88News.Com, Jakarta — Komitmen menghadirkan pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat kembali ditegaskan Bupati Buton Selatan, Adios, yang bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buton Selatan, Karlina Sukarman, dan beberapa Dinas Terkait melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Sosial untuk memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buton Selatan, Senin (23/02/2026).
Audiensi tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
![]() |
| Bupati Buton Selatan, Muhamad Adios Saat Audien Bersama Wakil Menteri Sosial |
Dalam pertemuan itu, Bupati Bersaa Ketua DPC PDI Perjuangan, Karlina Sukarman menyerahkan langsung proposal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk keseriusan menghadirkan fasilitas pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan. Program ini dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta penguatan nilai sosial generasi muda.
“Pendidikan adalah kunci memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu kami hadir untuk memastikan anak-anak di daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
![]() |
| Ketua DPC PDI Perjuangan Busel, Karlina Sukarman Saat Mendampingi Bupati Busel, Muhamad Adios Audien Bersama Wakil Menteri Sosial |
Ketua DPC PDI Perjuangan Busel, Karlina Sukarman menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan aspirasi masyarakat yang harus dikawal bersama agar program nasional benar-benar dirasakan hingga wilayah kepulauan.
Selain pembangunan sekolah, audiensi juga membahas penguatan program kesejahteraan sosial lain, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan keluarga rentan, serta optimalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
![]() |
| Ketua DPC PDI Perjuangan,Karlina Sukarman Bersama Beberapa Kepala Daerah Dari Sultra Audiens Dikementerian Sosial |
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini perintah Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Karena itu daerah yang lahannya siap dan clear tentu bisa lebih cepat diproses,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa lahan yang diusulkan harus berstatus definitif, milik pemerintah daerah, tidak bersengketa, serta siap secara teknis. Luas lahan yang dibutuhkan minimal 5–10 hektare, dilengkapi sertifikat kepemilikan, surat usulan kepala daerah, pematangan lahan melalui APBD, dan harus lolos survei teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap proses teknis di tingkat kementerian dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan Sekolah Rakyat menjadi tonggak peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.




0Komentar