Divisi88news.com, Buton Tengah — Pemerhati kebijakan publik, sekaligus Ketua Gerakan Pemuda (GP) Al-Wasliyah Buton Tengah, Djoysman, S.E., S.H, kali ini mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) agar segera mengevaluasi total pengelolaan pelabuhan Feri.
Ia menilai kualitas pelayanan pelabuhan Feri di Sultra saat ini jauh tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain yang dikelola BUMN PT. ASDP Indonesia Ferry.
Menurutnya, kondisi pelabuhan Feri di Sultra saat ini menunjukkan minimnya komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang layak, meski retribusi dipungut setiap tahun dari para penumpang.
"Seharusnya semakin tinggi PAD dari pelabuhan harus nya semakin baik pelayanannya. Ini kan tiap tahun naik biaya retribusi dan tiket pelabuhan feri tapi tdk dibarengi dgn peningkatan pelayanan pelabuhan," tegas Djoysman melalui media ini pada Kamis, (11/12/2025).
"Jika fakta di lapangan menunjukkan ketidakmampuan mengelola, maka solusi paling realistis adalah menyerahkan pengelolaan pelabuhan Feri kepada ASDP. Bukan melemahkan daerah, tetapi menyelamatkan pelayanan publik,” sambungnya.
Djoysman mencontohkan, pelabuhan Feri Merak di Provinsi Banten sebagai model pengelolaan profesional.
Di bawah ASDP, pelabuhan Merak tumbuh menjadi salah satu simpul transportasi laut paling modern di Indonesia, dengan fasilitas memadai, sistem layanan tertib, dan manajemen lalu lintas yang terintegrasi.
“Merak itu bukti. Dikelola ASDP, pelayanannya sangat baik. Ruang tunggu nyaman, informasi jelas, kebersihan terjaga, semuanya rapi. Pelabuhan di Sultra mestinya bisa seperti itu,” ujarnya.
Ia menilai pelayanan yang baik tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari profesionalisme, standar operasional yang kuat, serta pola pengelolaan berbasis pengguna jasa sesuatu yang menurutnya belum terlihat di banyak pelabuhan daerah Sultra.
Lebih jauh, Djoysman menyoroti transparansi penggunaan retribusi pelabuhan yang selama ini menjadi pertanyaan publik.
Masyarakat kata dia, bersedia membayar retribusi demi perbaikan fasilitas, tetapi realisasinya tidak pernah tampak.
"Rakyat bukan menolak retribusi. Mereka hanya ingin mempertanyakan: ‘Uang itu dipakai untuk apa?’ Karena fasilitasnya tetap saja rusak, ruang tunggu tidak manusiawi, dan pelayanan stagnan,” ucapnya.
Ia menegaskan, jika retribusi tidak mampu dikonversi menjadi pelayanan yang lebih baik, maka kesalahan bukan pada masyarakat, tetapi pada pihak pengelola.
Dalam pernyataannya, Djoys (sapaan akrabnya) meminta sejumlah pihak, termasuk DPRD Sultra, untuk ikut mendorong evaluasi pengelolaan pelabuhan Feri.
Menurutnya, keberanian politik diperlukan agar pelayanan publik kembali berada di jalur yang benar.
"Dinas Perhubungan Sultra harus jujur menilai kemampuan internal. Jika tidak mampu, serahkan aset pelabuhan ke ASDP. Jangan memaksakan diri sementara rakyat jadi korban,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak mempertahankan pola lama yang tidak produktif. Tujuan akhirnya sederhana: menghadirkan pelabuhan yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
“Pelabuhan adalah wajah daerah. Jika ASDP bisa membawa standar nasional, apa salahnya Sultra mengikuti langkah itu? Ini soal keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.
(Anto/Div.88)
0Komentar