Divisi88news.com, Buton Tengah — Gerakan Pemuda Alwasliyah Buton Tengah menyampaikan pernyataan tegas terkait kondisi Pelabuhan Wara yang semakin menuai kritik dari masyarakat.
Retribusi yang dibayarkan setiap hari oleh ribuan pengguna pelabuhan dianggap tidak sebanding dengan kualitas fasilitas dan layanan yang diberikan oleh pihak pengelola, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berikut besaran retribusi per sekali trip yang dipungut:
Pejalan kaki: Rp 4.000,-
Roda dua: Rp 24.000,-
Mobil city car: Rp 60.000,-
Truk muatan berat: Rp 115.000,-
Sebagai contoh, bila diasumsikan paling kecil dengan 11 trip per hari, anggaplah rata-rata pengguna per trip :
City Car: 10 unit
Truk: 2 unit
Motor: 20 unit
Pejalan kaki: 30 orang
Maka diperkirakan estimasi pendapatan retribusi Pelabuhan Wara kurang lebih dapat mencapai:
Per hari: ± Rp 13.280.000
Per bulan: ± Rp 398.400.000
Per tahun: ± Rp 4,78 Miliar
Angka ini belum termasuk tiket ASDP, sehingga total transaksi ekonomi pelabuhan jauh lebih besar dari yang tampak.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Hingga hari ini, Pelabuhan Wara masih jauh dari layak:
Toilet umum tidak tersedia bertahun-tahun, dan baru akan dibangun akhir 2025.
Penumpang masih kehujanan saat menuju kapal, karena tidak ada jalur teduh yang aman.
Ruang tunggu minim, sempit, bahkan tidak memenuhi standar kenyamanan publik.
Parkiran tidak tertata dan keamanan minim.
Pengelolaan visual pelabuhan tampak tidak profesional dan tidak mencerminkan pelabuhan dengan pendapatan miliaran rupiah.
Pernyataan Resmi Ketua GP Alwasliyah Buton Tengah, Djoysman, S.E., S.H.
“Ini bukan sekadar keluhan—ini suara publik yang selama ini diabaikan. Dengan pendapatan hampir 5 miliar pertahun, mustahil fasilitas Pelabuhan Wara dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan seperti sekarang. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara wajib mengevaluasi total pengelolaan pelabuhan. Retribusi terus dipungut, tetapi kenyamanan dan keselamatan masyarakat tidak pernah menjadi prioritas.” ungkapnya kepada awak media ini pada Rabu malam (10/12/2025).
“Pelabuhan Wara adalah pintu mobilitas utama masyarakat Buton Tengah. Uang rakyat harus kembali dalam bentuk pelayanan yang layak, bukan laporan yang tidak pernah transparan. Jika pungutan jalan, maka fasilitas harus nyata dirasakan. Kami menegaskan bahwa harus ada audit menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi Pelabuhan Wara.” tambahnya.
Tuntutan GP Alwasliyah Buton Tengah
1. Transparansi Penggunaan Retribusi
Publik berhak mengetahui ke mana aliran dana miliaran rupiah retribusi setiap tahun.
2. Perbaikan Fasilitas Dasar
Toilet umum yang memenuhi standar kesehatan.
Ruang tunggu yang layak dan nyaman.
Jalur pejalan kaki yang aman dan tidak membuat penumpang kehujanan.
Penataan parkiran dan akses kendaraan.
3. Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sultra
Pelabuhan bukan sekadar tempat lewat, tetapi urat nadi transportasi daerah.
Kinerja Dishub harus dievaluasi secara administratif dan teknis.
4. Penegakan Standar Pelayanan Publik
Pelabuhan wajib mengikuti standar minimum pelayanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 dan PP 61 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan.
Dengan ini GP Alwasliyah Buton Tengah menyatakan komitmen penuh untuk terus mengawal isu pelayanan publik di daerah. Pelabuhan Wara adalah wajah daerah kita—dan wajah itu tidak boleh terus-menerus dibiarkan kusam dan memprihatinkan.
Jika terdapat kekeliruan data tarif retribusi maupun jumlah pendapatan, kami membuka ruang koreksi dari pihak berwenang. Tetapi fakta pelayanan buruk adalah hal yang tidak bisa dibantah.
Sumber : Ketua GP Alwasliyah Buton Tengah, Djoysman, S.E., S.H.
0Komentar