Divisi88.news.com | Balikpapan – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menggelar rilis akhir tahun 2025 bersama awak media di Gedung Mahakam, Markas Polda Kaltim, Selasa (30/12/2025). Kegiatan ini menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik, sekaligus memaparkan capaian, evaluasi, serta tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang tahun 2025.
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., CFE., M.H., didampingi Wakapolda dan Kabid Humas Polda Kaltim, menegaskan bahwa rilis akhir tahun merupakan momentum penting untuk menyampaikan kinerja institusi sekaligus membuka ruang evaluasi bersama masyarakat.
“Rilis akhir tahun ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat, sekaligus evaluasi bersama terhadap dinamika kamtibmas di Kalimantan Timur sepanjang 2025,” ujar Kapolda.
Kekurangan Personel Masih 35 Persen
Kapolda menjelaskan, jumlah personel Polda Kaltim pada 2025 mengalami peningkatan sebanyak 119 personel dibandingkan tahun sebelumnya, dari 10.819 menjadi 10.938 personel. Namun, angka tersebut masih belum memenuhi Daftar Susunan Personel (DSP) Polri ideal sebanyak 16.807 personel.
“Artinya, Polda Kaltim masih kekurangan sekitar 5.869 personel atau kurang lebih 35 persen. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kaltim, namun juga menjadi tren nasional,” jelasnya.
Pelanggaran Personel Turun Signifikan
Di bidang pembinaan internal, Kapolda menyampaikan adanya penurunan signifikan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personel Polri.
“Pelanggaran pidana personel turun dari 23 kasus pada 2024 menjadi 8 kasus di tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen kami dalam pengawasan dan penegakan disiplin internal,” tegasnya.
Gangguan Kamtibmas dan Lakalantas Mengalami Peningkatan.Sepanjang 2025, gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Kaltim tercatat sebanyak 7.198 kasus atau meningkat 4,18 persen dibandingkan tahun 2024.
Sementara itu, kecelakaan lalu lintas (lakalantas) mengalami peningkatan cukup signifikan.
“Kasus lakalantas naik 44 persen, dari 593 kasus pada 2024 menjadi 851 kasus di 2025. Korban luka ringan juga meningkat,” ungkap Kapolda.
Meski demikian, pelanggaran lalu lintas justru mengalami penurunan sekitar 7 persen.
Kasus Narkoba Turun, Barang Bukti Justru Meningkat
Di bidang pemberantasan narkoba, Polda Kaltim mengungkap 1.611 kasus sepanjang 2025, turun sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kualitas dan volume barang bukti justru mengalami peningkatan signifikan.
“Barang bukti sabu meningkat dari 99 kilogram menjadi 136 kilogram. Ekstasi juga naik dari 2.819 butir menjadi 6.794 butir. Ini menunjukkan jaringan narkoba yang diungkap berskala besar,” jelas Kapolda.
Selain itu, Polda Kaltim juga mengungkap lima kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait narkoba dengan nilai aset mencapai Rp11,3 miliar.
“Penerapan TPPU menjadi kunci utama untuk memutus jaringan narkoba dengan merampas aset hasil kejahatan,” tambahnya.
Korupsi, TPPO, dan Judi Online Jadi Perhatian
Kapolda juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 30 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Kaltim, dengan nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,6 miliar.
Sementara itu, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tercatat sebanyak 30 kasus dengan tingkat penyelesaian mencapai 83 persen.
Dalam penanganan kejahatan siber, Polda Kaltim berhasil mengungkap 10 kasus perjudian online dan memblokir sebanyak 8.249 situs judi daring.
Pelayanan Humanis dan Inovasi Kepolisian
Kapolda menegaskan bahwa strategi keamanan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga inovasi pelayanan dan pendekatan humanis.
“Kami mengoptimalkan fungsi PAMAPTA dan membangun kemitraan dengan berbagai komunitas, termasuk ojek online, agar polisi dapat hadir lebih cepat di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Polda Kaltim juga mendukung program ketahanan pangan, industrial farming berbasis zero waste system, serta Program Makan Bergizi Gratis.
Konflik Agraria Jadi Isu Menonjol
Dalam sesi tanya jawab, Kapolda menyoroti konflik agraria sebagai persoalan keamanan paling menonjol sepanjang 2025 di Kalimantan Timur.
“Kasus yang paling potensial mengganggu keamanan adalah konflik agraria,” ungkap Irjen Endar.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata.
“Jika hanya mengedepankan hukum, pasti ada kalah dan menang, dan konflik akan terus berulang. Karena itu penyelesaian harus menyeluruh dan humanis,” jelasnya.
Kapolda mencontohkan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan melalui musyawarah bersama hingga mencapai kesepakatan.
“Kami berharap pola ini bisa menjadi role model nasional dalam penyelesaian konflik agraria,” pungkasnya.
Menutup rilis akhir tahun, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah mendukung tugas kepolisian.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan insan pers. Polda Kaltim berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan publik,” tutupnya.
Reporter: Eko Saliwu
0Komentar