Divisi88news.com, Pekalongan – Forum Lestari Indonesia Jaya (Forlindo Jaya) mendesak DPRD Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk ikut mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Koruptor.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (10/9/2025) kemarin.
Rombongan Forlindo Jaya dipimpin Ketua Umum Islah dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Abdul Munir bersama jajaran pimpinan dewan.
Dalam pertemuan itu, Forlindo Jaya menyampaikan 10 poin sikap, mulai dari penguatan independensi KPK, reformasi DPR, hingga penolakan rencana kenaikan pajak yang dianggap membebani rakyat.
“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Jangan sampai ada manuver politik yang menimbulkan prasangka negatif. Rencana kenaikan pajak juga harus dievaluasi karena kondisi ekonomi rakyat sangat kritis,” tegas Islah.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengapresiasi aspirasi tersebut. Ia menegaskan isu nasional akan diteruskan ke pemerintah pusat, sedangkan persoalan lokal akan ditindaklanjuti sesuai fungsi DPRD.
“Kami berterima kasih atas masukan ini. Semua aspirasi masyarakat akan menjadi bahan penting untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
10 Poin Sikap Forlindo Jaya ;
1. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, perkuat KPK, dan reformasi penegakan hukum.
2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau hanya membela kepentingan partai.
3. Audit transparan anggaran DPR Rp9,9 triliun/tahun.
4. Rampingkan jumlah anggota dan anggaran DPR; tolak eks napi korupsi duduk di DPR.
5. Hapus perlakuan istimewa DPR: pensiun seumur hidup, transportasi, pengawalan, dan pajak dipotong APBN.
6. Siarkan rapat/sidang DPR secara live.
7. Batasi gaji/tunjangan DPR maksimal Rp25 juta; potong jika kinerja buruk.
8. Tetapkan KPI terukur bagi anggota DPR dan pecat yang gagal.
9. Reformasi partai politik, hentikan pungli pelayanan publik, perkuat oposisi.
10. Batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat dan seimbangkan transfer APBN pusat–daerah.
Audiensi ditutup dengan penyerahan dokumen resmi berisi pernyataan sikap Forlindo Jaya kepada pimpinan DPRD.
Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal isu strategis, terutama pengesahan UU Perampasan Aset, hingga benar-benar terealisasi.
(Syarif - Divisi 88)
